Voice of Human Rights News Center

Berita

Pemerintah agar Stop Impor Pangan Transgenik

15 Agustus 2008 - 15:33 WIB

Wahyu Arifin

VHRmedia, Jakarta - Penggunaan bahan baku hasil rekayasa genetik pada susu formula dikhawatirkan membahayakan kesehatan bayi dan anak-anak. Pemerintah didesak membuat aturan yang membatasi masuknya bahan pangan hasil rekayasa genetik.

Ilyani S Andang, peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mengatakan selama ini masyarakat telah mengonsumsi makanan hasil rekayasa genetik secara besar-besaran dan terus-menerus.

"Hasil produk pangan transgenik seperti jagung, kedelai, dan tomat sebagian besar diimpor dari Amerika yang mengembangkan bahan pangan rekayasa genetik," kata Ilyani di Jakarta, Jumat (15/08).

Menurut dia, selain produk pertanian, rekayasa genetik terhadap makanan juga diterapkan dalam industri susu formula bayi. Nestle, korporasi multinasional yang memproduksi susu formula untuk bayi dan ibu hamil, juga menggunakan teknologi tersebut.

Melalui strategi pemasaran, perusahaan susu multinasional menjebak para ibu agar menghentikan pemberian ASI dan menggantinya dengan susu formula. Akibat mengonsumsi susu formula hasil rekayasa genetik, bayi lebih rentan diserang penyakit.

"Produk makanan dan minuman hasil rekayasa genetik sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama bayi. Balita yang tidak diberi ASI tapi diberi susu buatan pabrik lebih rentan terhadap penyakit dan mengalami kerusakan jaringan otak."

Ilyani menuntut pemerintah melindungi rakyat dari bahaya makanan hasil rekayasa genetik. Pemerintah wajib memperketat masuknya impor makanan rekayasa genetik.

Ketua Jurusan Biologi Fakultas Ilmu Pegetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Rusdi M Biomed, mengakui proses rekayasa genetik sangat berbahaya bagi manusia. "Di Amerika makanan hasil rekayasa genetik dijadikan pakan ternak, karena mereka tahu itu berbahaya. Tapi di Indonesia dijadikan makanan manusia," ujarnya. (E1)

Foto: www.batan-bdg.co.id 

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 17 November 2008
  Kades Tuntut 10% APBN untuk Pemerintah Desa
• 14 November 2008
  AFAD: Dorong Pemerintah Ratifikasi Konvenan Antipenghilangan Paksa
• 14 November 2008
  Dalih Atasi Krisis, Pemerintah Ajukan Utang Baru
• 12 November 2008
  Pertamina Stop Pasokan Minyak Bersubsidi di Yogya
• 11 November 2008
  Buruh Surakarta Tuding Pemerintah Dikendalikan Pemilik Modal

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )