Voice of Human Rights News Center

Berita

Pemilihan Komisi Informasi Rawan Politisasi

29 Juli 2008 - 14:10 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Penetapan anggota Komisi Informasi (KI) rawan kepentingan politis karena pemilihannya sangat dipengaruhi situasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjaga independensi KI, masyarakat diminta berhati-hati melihat proses pemilihan anggota KI oleh DPR.

Hal tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Informasi Indonesia yang juga mantan Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Penyiaran DPR Paulus Widiyanto di Jakarta, Selasa (29/7). "Masyarakat sipil harus hati-hati supaya tidak ada agenda tersembunyi."

Berdasarkan pengalamannya sebagai anggota DPR, Paulus menuturkan kecenderungan Dewan untuk lebih memikirkan anggaran ketimbang fungsi Komisi ketika membentuk undang-undang mempengaruhi anggota KI yang terpilih. "Tata cara fit and proper test (anggota Komisi) masing-masing fraksi beda. Anggarannya juga beda," kata dia.

Untuk itu, Paulus menganjurkan dilakukan inventarisasi anggota Komisi lain (seperti Komisi Penyiaran Indonesia) yang memiliki jejak rekam baik untuk diajukan sebagai Komisioner KI. "Asal tidak tercela dengan masa lalu menjadi Komisioner," ujar Paulus.

Senada dengan Paulus, mantan anggota Komisi I DPR Tristanti M mengatakan komposisi anggota komisi independen seperti KI telah diperhitungkan sejak seleksi awal oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. "Banyak juga unsur politisnya," kata Tristanti. Hasil seleksi Depkominfo tersebut kemudian diajukan ke DPR.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Tristanti menyarankan pemilihan dan pengumuman anggota KI terpilih dilakukan secara terbuka. Dia menilai tekanan publik tetap diperlukan untuk mendorong keterbukaan itu.

Semnetara, Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika Sains dan Teknologi Agus Sudibyo mengusulkan calon Komisioner KI tidak pernah terlibat korupsi, memiliki pengetahuan yang memadai tentang transparansi dan keterbukaan informasi, serta memahami birokrasi.(E5)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  Pendaftaran Komisi Informasi Kurang Diminati
• 19 November 2008
  Lembaga Publik Harus Sediakan Informasi On Line
• 18 November 2008
  DPR Persilakan KPK Selidiki Proyek Renovasi
• 14 November 2008
  Kubu Khofifah dan Soekarwo Siap Terima Putusan MK
• 13 November 2008
  Maju Gugatan ke MK, Kubu Khofifah Kerahkan 20 Pengacara

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )