Voice of Human Rights News Center

Berita

Pemprov Papua Tuntut 30% Pajak PT Freeport

7 Oktober 2008 - 14:16 WIB

Markus Makur

VHRmedia, Timika - Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan agar 30% pajak pertambangan PT Freeport Indonesia disetorkan ke Provinsi Papua. Setiap tahun Rp 18 triliun pajak dari PT Freeport masuk kantong pemerintah pusat di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Provinsi Papua Alex Hesegem seusai pembukaan Rapat Evaluasi Kerja Dinas Pendapatan Daerah Papua di Timika, Selasa (7/10). Menurut dia, selama ini Pemprov Papua hanya menerima royalti dari PT Freeport Indonesia Rp 500 miliar dan harus dibagi dengan seluruh kabupaten dan kota di Papua.

Menurut Alex Hesegem, PT Freeport Indonesia selama ini menyetor pajak langsung ke pemerintah pusat sesuai kesepakatan kontrak karya I dan II. Namun sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus, dalam kontrak karya III, Pemprov Papua mengusulkan pajak disetor langsung ke pemerintah provinsi. "Usulan itu sudah disetujui pemerintah pusat, namun masih menunggu keputusan DPR yang akan mengaturnya dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru."

Alex Hesegem mengatakan, royalti yang disetor PT Freeport ke Pemprov Papua sangat kecil, tidak sebanding dengan keuntungan yang diraup perusahaan tambang itu selama beroperasi di Papua. Selain mendapatkan royalti dari PT Freeport, Pemprov Papua juga mendapatkan 20% keuntungan dari penggelolaan tambang minyak di Provinsi Papua Barat.

Menurut Alex Hesegem, pajak tenaga kerja asing yang bekerja di areal tambang PT Freeport dan perusahaan asing lainnya di Papua akan diatur sesuai UU Otsus Papua. Pajak dari sektor ini sebelumnya juga disetorkan ke pemerintah pusat di Jakarta.

Selain masalah pajak PT Freeport Indonesia, Alex Hesegem meminta pegawai Dinas Pendapatan Daerah bekerja profesional serta mencari potensi pendapatan lainnya seperti pajak kepemilikan kendaraan bermotor yang jumlahnya meningkat. "Reputasi pemungut pajak tergantung pelayanan dan profesionalisme kerja, sehingga Papua dapat disebut sebagai pemerintah yang bersih," katanya. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  Yusril ‘Seret’ Marsilam Simanjuntak
• 20 November 2008
  PKL Surabaya Tolak Perda Penggunaan Jalan
• 19 November 2008
  Tanggul Jebol, Puluhan Rumah Terendam Lumpur
• 19 November 2008
  Yusril: Saya Tolak Pembagian Laba dengan PT SRD
• 17 November 2008
  BPLS Tidak Lagi Mampu Desak PT Lapindo

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )