Voice of Human Rights News Center

Berita

Pemuda Terancam Jadi Buruh Seumur Hidup

20 Agustus 2008 - 18:7 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Pemerintah dituntut menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan kerja yang memadai bagi tenaga kerja. Diperkirakan pada tahun 2015 separo pemuda Indonesia terjebak bekerja sebagai buruh seumur hidup.

Prediksi tersebut diungkapkan ahli demografi Universitas Indonesia Sri Moertiningsih Adioetomo pada peluncuran laporan "Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2008" oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (20/8).

Menurut Sri Moertiningsih, anak-anak kelahiran tahun 1990-an yang hanya mengenyam pendidikan hingga SMP diperkirakan masuk usia produktif angkatan kerja tahun 2015. Namun karena rendahnya pendidikan, tidak adanya kemampuan, dan tidak kompeten bekerja, mereka tidak memiliki peluang untuk meningkatkan karier pekerjaan. 

Selain menjadi buruh upahan seumur hidup, rendahnya pendidikan juga menyebabkan pemuda tidak mampu memberi pendidikan yang layak kepada anaknya ketika menjadi orang tua. "Tidak ada social security," katanya.

Sri Moertiningsih mengusulkan dikembangkan sekolah kejuruan dan pelatihan kemampuan informal seperti balai latihan kerja. Dalam sekolah itu siswa diajarkan wirausaha, dirangsang untuk memulai bisnis sendiri, dan mendapatkan kemudahan pengajuan kredit.

Kee Beom Kim, ekonom yang menulis laporan ILO, mengatakan pertumbuhan produktivitas kerja di Indonesia naik 4,3% selama tahun 2000-2007. Namun produktivitas itu tidak diiringi perbaikan upah pekerja. "Tidak ada jaminan sosial dan perlindungan hukum untuk upah."

Menurut Kee, pertumbuhan produktivitas kerja tidak relevan dengan jumlah pengangguran. Sebanyak 56% calon pekerja berusia 15 hingga 24 tahun kini menganggur. "Angka pengangguran mencerminkan ketidakmampuan menyerap tenaga kerja."

Ironisnya banyak pemuda yang menganggur itu berpendidikan tinggi. Mereka biasanya orang dengan status ekonomi mampu yang menunggu pekerjaan sesuai kemauan. Padahal, menurut Kee, pelajar Indonesia tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.

Direktur Ketenagakerjaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahma Irianti mengakui ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Namun dia tidak yakin kurikulum pendidikan dapat diubah menyesuaikan kebutuhan pasar kerja. Sebagai solusi, dia  akan mendorong pelatihan kemampuan kerja. Pemerintah juga juga dapat merencanakan mekanisme sertifikat standar kemampuan kerja bagi setiap calon tenaga kerja. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  Polda & Apjati Jatim Teken MoU Lindungi Buruh Migran
• 19 November 2008
  Ribuan Buruh Jatim Demo di Kantor Gubernur
• 18 November 2008
  Pekerja Sea Master Restaurant Tuntut Pembayaran Gaji
• 11 November 2008
  Buruh Surakarta Tuding Pemerintah Dikendalikan Pemilik Modal
• 7 November 2008
  Bekas Kajari Gunungkidul Tersangka Pemerasan

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )