Voice of Human Rights News Center

Berita

Pengesahan RUU MA Hari Ini Batal

6 Oktober 2008 - 12:32 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono memastikan rapat paripurna pengesahan RUU Mahkamah Agung batal dilaksanakan hari ini. Sebab, RUU tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum disinkronisasi.

Agung Laksono memastikan pembatalan tersebut setelah menerima surat dari Komisi III DPR yang melaporkan pembahasan RUU MA belum selesai. "Saya tadi pagi menerima surat dari Komisi III yang menyatakan mereka belum bisa melaporkan RUU MA," kata Agung Laksono di kantornya, Senin (6/10).

Menurut Agung Laksono, pada 26 September lalu rapat pengganti Badan Musyawarah DPR menjadwalkan rapat paripurna pengesahan RUU MA dilakukan hari ini. Dia menegaskan tidak ada pemaksaan oleh Komisi III dalam pembatalan pengesahan RUU MA. "Dijadwalkan pukul dua siang ini, tapi batal."

Agung Laksono berharap RUU MA disahkan dalam masa sidang pertama DPR tahun 2008-2009 akhir Oktober ini. Dia memastikan pembahasan RUU MA akan dilakukan serempak dengan RUU Komisi Yudisial.

Sebelumnya, pada rapat pengganti Bamus 26 September lalu Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional meminta pengesahan RUU MA dilaksanakan hari ini. Namun, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Damai Sejahtera menolak usulan tersebut dengan alasan prosedur dan mekanisme RUU MA belum dibahas tuntas.

Polemik jadwal pengesahan  RUU MA dipicu perdebatan pembahasan batas usia pensiun hakim agung. Fraksi PDIP menolak usulan pemerintah yang mengajukan batas usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun.

Perpanjangan batas usia pensiun hakim agung berkaitan dengan masa jabatan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang seharusnya pensiun hari ini. Jika mengikuti UU MA yang belum direvisi, batas usia pensiun hakim agung 65 tahun dan bisa diperpanjang hingga 67 tahun. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  KPK Minta Pihak Terkait Penyidikan BLBI Lengkapi Data
• 19 November 2008
  Lembaga Publik Harus Sediakan Informasi On Line
• 17 November 2008
  MK Usulkan Gelar Doktor Honoris bagi Prof Dr Siegfried Bross
• 14 November 2008
  Kejagung Kembalikan Berkas Penggelapan Pajak PT AAG
• 14 November 2008
  90 Terpidana Mati Tunggu Eksekusi

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )