Voice of Human Rights News Center

Berita

RUU Administrasi Pemerintahan

Perlu Segera Reformasi Birokrasi

25 Maret 2008 - 12:19 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta - Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah cikal bakal reformasi aparatur pemerintahan. Ketakutan pada aparatur pemerintahan dapat diselesaikan melalui pemberlakuan undang-undang tersebut.

 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menilai RUU Administrasi Pemerintahan merupakan tonggak sejarah, karena selama 62 tahun Indonesia belum mempunyai undang-undang yang mengatur aparat pemerintahan. Bahkan, akibat tidak adanya aturan, pemerintahan selama ini terkesan melakukan improvisasi undang-undang.

 

Taufiq Effendi mencontohkan, Amerika Serikat dan Jerman sudah mempunyai UU Administrasi Pemerintahan sejak tahun 1976, Prancis 1979, Belanda 1984, Inggris 1987, Kanada 1990, dan Belgia pada 1995. "Indonesia sampai hari ini belum punya. Undang-undang ini sangat strategis, karena akan memberikan kepastian hukum bagi reformasi birokrasi," kata Taufiq dalam diskusi dan peluncuran buku Menggagas Undang-undang Administrasi Pemerintahan di Jakarta, Senin (24/3).

 

Menurut Taufik, undang-undang itu tidak mengatur masyarakat, namun mengatur kinerja pemerintahan. Sebab, jika tidak memiliki aturan yang jelas, aparatur pemerintah berpotensi mengancam masyarakat melalui kekerasan birokrasi. "Kalau ingin menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN, ini undang-undangnya. Selama ini kita tidak pernah punya konsep, yang ada hanya mimpi."

 

Taufiq mengungkapkan, RUU itu sama sekali tidak membatasi wewenang aparatur pemerintahan, namun mengatur wewenang tersebut sebaik-baiknya. Menurut dia, jika RUU tersebut diberlakukan, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan birokrat dapat menjalankan wewenangnya tanpa ketakutan.

 

Namun dia enggan menyebutkan pihak-pihak yang selama ini dinilai keberatan melakukan reformasi administrasi pemerintahan. "Selama ini tidak pernah ada kepastian. Masyarakat tidak ada kepastian, birokrasinya ketakutan. Ini harus diakhiri."

 

Menurut Taufiq, dalam rangka pembenahan birokrasi pemerintah, pihaknya mengusulkan pemberlakuan 4 undang-undang baru, yakni RUU Pelayanan Publik, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika Penyelenggara Negara, dan RUU Kepegawaian Negara.

 

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Paulus Effendi Lotulung, mengatakan RUU Administrasi Pemerintahan akan mendorong roda birokrasi pemerintahan yang selama ini belum terstruktur. Sedangkan melalui aspek penegakan hukum, undang-undang itu akan melengkapi kekosongan hukum materiil. "Gagasan ini merupakan wujud nyata komitmen penegakan negara yang demokratis."

 

Mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja menyatakan, meski banyak kalangan memberikan harapan atas RUU Administrasi Pemerintahan, baginya harapan itu masih setengah mimpi. Dia mengimbau agar masyarakat tidak diberi harapan berlebihan. Harapan itu seolah-olah menjadi "idealisme" yang dapat memberikan perubahan dalam waktu singkat. "Feodalistik masih kuat. Perlu dibangun disiplin, kemandirian, dan percaya diri. Sanggupkah membangun?" katanya.

 

Atmakusumah menilai RUU itu dapat menyusahkan aparat pemerintahan. Meskipun demikian, birokrat harus percaya diri dan mempunyai keberanian mereformasi diri. Jika RUU itu disepakati DPR dan Presiden, akan terjadi reformasi kedua setelah reformasi politik tahun 1998.

 

Dalam diskusi dan peluncuran buku itu juga diumumkan 10 jurnalis yang menang dalam lomba karya jurnalistik bertema reformasi birokrasi. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 19 November 2008
  Intervensi Pemerintah Dominasi Keputusan DPRD
• 18 November 2008
  TNI Profesional Masih Jauh dari Harapan
• 13 November 2008
  Perang Kepentingan Parpol di DPR Ancam RUU Tipikor
• 11 November 2008
  Busyro: Waspadai DPR Jegal RUU Tipikor
• 30 Oktober 2008
  DPR Sahkan UU Pemilihan Presiden