Voice of Human Rights News Center

Berita

Gugatan Class Action Kenaikan BBM

Presiden Yudhoyono Digugat Rp 1 Triliun

24 Juli 2008 - 17:9 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Perwakilan Rakyat Indonesia mengajukan gugatan class action terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaikkan harga bahan bakar minyak pada akhir Mei lalu. Keputusan itu dinilai bertentangan dengan tugas serta fungsi Presiden dan justru menyengsarakan rakyat.

Gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diajukan Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono dan Ketua Gerakan Pemuda Kerakyatan Mutashir Mustaman.

Habiburokhman, kuasa hukum penggugat, mengatakan semua rakyat Indonesia mempunyai hak untuk hidup sejahtera. Rakyat juga mempunyai hak menikmati kekayaan alam Indonesia. "Namun, kenaikan harga BBM telah melahirkan penderitaan bagi rakyat," kata Habiburokhman pada sidang pembacaan gugatan di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/7).

Sebelumnya penggungat dan tergugat menempuh jalur mediasi yang difasilitasi hakim Reno Listowo. Mediasi sejak 27 Juni itu menemui jalan buntu. Penggugat menyatakan bersedia berdamai jika Presiden Yudhoyono mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menaikkan harga BBM, membatalkan kenaikan harga BBM, mengganti kerugian Rp 1 triliun, dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Presiden dipilih rakyat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menjanjikan kondisi yang baik dan sejahtera. Namun, melalui kebijakannya, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin telah dirugikan," kata M Maulana Bungaran, pengacara penggugat.

Menurut Maulana, pada Oktober 2007 melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden Yudhoyono menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM. Namun kenyataanya menaikkan harga BBM dan membuat program bantuan langsung tunai yang kini menimbulkan masalah baru. "Selain tidak menepati janji, tergugat juga telah melangar asas kepatutan dalam bernegara."

Penggugat meminta hakim mengabulkan permohonan pembentukan komisi ganti rugi untuk membagikan ganti rugi akibat kenaikan BBM kepada seluruh rakyat Indonesia, setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Tim jaksa pengacara negara yang mewakili Presiden menilai gugatan itu tidak sesuai prosedur gugatan class action. Perwakilan Rakyat Indonesia tidak jelas mewakili rakyat Indonesia dan tidak memiliki alasan kuat menuduh Presiden telah merugikan hak rakyat.

Pengacara negara juga menilai para penggugat bukan bagian dari kelompok masyarakat yang benar-benar merasakan dampak kenaikan harga BBM. "Gugatan ini tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan," kata Laswan, jaksa pengacara negara.

Sidang gugatan class action yang dipimpin hakim Panusunan Harahap ini akan dilanjutkan 5 Agustus mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 28 Agustus 2008
  Perpanjangan Jabatan Kapolri Hambat Regenerasi
• 26 Agustus 2008
  Rombongan Presiden Dihadang 9 Demonstran
• 25 Agustus 2008
  Dikecam, Kenaikan Harga Gas Jelang Lebaran
• 22 Agustus 2008
  Rp 500 Juta Bea Debat Lambang Palang Merah
• 19 Agustus 2008
  Awasi Janji Kenaikan Anggaran Pendidikan

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )