Voice of Human Rights News Center

Berita

RUU Pornografi Bangun Sekat Agama & Budaya

23 September 2008 - 11:28 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Pengesahan RUU Pornografi memicu perpecahan dan mengancam keutuhan bangsa. Pemberlakuan RUU yang mendahulukan kepentingan kelompok ini dinilai memicu lahirnya peraturan daerah berlatar belakang agama.

Ketua Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika Emmy Sahertian menagatakan, ancaman munculnya perda berlatar belakang agama mulai tampak di beberapa daerah. Saat ini 12 kabupaten di Provinsi Papua bersiap mengeluarkan Perda Injil.

"Jika RUU Pornografi disahkan, masyarakat Papua memiliki alasan untuk mengatakan bahwa budaya melanesia tidak diterima dalam pemahaman budaya yang melatarbelakangi UU Pornografi," kata Emmy Sahertian di Jakarta, Senin (22/3).

Menurut dia, tidak hanya Provinsi Papua yang mengancam ingin lepas dari Indonesia jika RUU Pornografi disahkan. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara juga mengancam "cerai" dari Indonesia jika RUU yang diskriminatif ini disahkan DPR.

Aliansi Bhineka Tunggal Ika menilai produk perundangan ini manufer politik partai Islam. Apalagi dalam berita sebuah media massa Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa RUU ini adalah kado Ramadan.

Menurut Emmy Sahertian, jika pengesahan RUU ini didasari kepentingan salah satu agama, akan berbenturan dengan kepentingan agama dan budaya lain. "Yang berbahaya adalah pasal yang menyatakan diberinya wewenang pemerintah daerah untuk menerapkan. Ini akan memperkuat alasan pengesahan perda-perda bernuansa agama."

Ancaman selanjutnya adalah keberadaan pasal yang membolehkan tindakan masyarakat dalam mengontrol, mencegah, dan membina perilaku yang mengarah pada pornografi. Akibat pasal yang multitafsir ini, ormas atau kelompok tertentu mempunyai legitimasi untuk menekan masyarakat berdasarkan pemahaman dan sudut pandang mereka sendiri. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  UU Pornografi Seharusnya Mencakup Pendidikan Toleransi
• 19 November 2008
  Intervensi Pemerintah Dominasi Keputusan DPRD
• 18 November 2008
  Warga Pegunungan Kendeng Mengadu pada Wagub Jateng
• 14 November 2008
  Penggunaan Dana Sisminbakum Liar & Tidak Transparan
• 13 November 2008
  Pemimpin Dunia Serukan Toleransi Beragama