 English |
03 September 2010 |
 |
Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com
|
Jaringan
Berita
Reduksi Hukum Nasional untuk Kepentingan HAM
18 Juli 2008 - 16:43 WIB
Hervin Saputra
VHRmedia.com, Jakarta - Pemerintah harus bersedia mereduksi hukum negara demi meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pengakuan Pengadilan Internasional. Pengadilan Internasional dinilai lebih adil menangani kejahatan HAM berat yang rawan kepentingan politik pemerintah.
Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun menyatakan menyambut baik upaya pemerintah menyusun draf undang-undang ratifikasi Statuta Roma. Menurut dia, Pengadilan Internasional lebih netral menangani kasus yang rawan kepentingan politik pemerintah.
Jika pengadilan di sebuah negara tidak mampu mengadili pelanggar HAM berat karena rawannya kepentingan politik, dengan meratifikasi Statuta Roma pelaku dapat diseret ke Pengadilan Internasional. "Negara harus melepaskan keputusan politik, menyerahkan kepada pihak luar untuk mengadili secara independen," kata Gayus Lumbuun di gedung DPR, Jumat (18/7).
Alasan penolakan meratifikasi Statuta Roma karena melanggar kedaulatan negara sudah tidak relevan. Pengadilan Internasional wajib menggelar sidang jika pengadilan negara tidak memenuhi rasa keadilan korban. "Saat ini setiap negara maju, modern, memang mereduksi sebagian hukum untuk kepentingan HAM," ujarnya
Direktur Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, Kamis (17/7) mengatakan sedang menyusun draf RUU Ratifikasi Statuta Roma. Pihaknya akan melakukan konsultasi publik mengenai naskah akademik pengesahan Statuta Roma dan juga akan menyebarluaskannya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan instansi pemerintahan. (E1)
©2010 VHRmedia.com
Berita Terkait
-
15 Januari 2009
Obama Diminta Perhatikan HAM -
13 Januari 2009
Resolusi Dewan HAM PBB Diwarnai Kontroversi -
8 Januari 2009
PBB: Tak Ada Pejuang Hamas di Al Fakhora -
8 Januari 2009
Mosi Tidak Percaya pada Bupati Pandeglang -
7 Januari 2009
UU Bantuan Hukum Macet di DPR
Belum ada yang berkomentar
Berikan Komentar Anda
Agenda
Grafik Indikator
Berita Terkini
Wajah Baru VHRmedia
21 Januari 2009 - 14:20 WIB
Imparsial Minta MA Kedepankan Pendekatan HAM
16 Januari 2009 - 23:54 WIB
Muchdi Pr Siapkan 6 Saksi untuk Usman Hamid
16 Januari 2009 - 21:33 WIB
Kejaksaan Agung Perpanjang Kerja Satgas Antiteror
16 Januari 2009 - 21:15 WIB
LIPP: KPUD Jatim Paksakan Pilgub III
16 Januari 2009 - 21:4 WIB
Kisah
Wajah Baru VHRmedia
21 Januari 2009 - 14:24 WIB
Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru yang segar, sederhana, dan lebih mendalam dengan pemilihan kategori tema. Kunjungi VHRmedia baru di: http://www.vhrmedia.com//
Redaksi
Berita Terpopuler
Tidak ada data 5 Berita terpopuler
Curhat
Menakar Harga Perempuan
30 November 2007 - 11:45 WIB
Gerobak Mi Ayam dan Konversi Minyak Tanah
12 September 2007 - 11:20 WIB
Bayi Mungil di Rumah Kontrakan
13 Agustus 2007 - 14:12 WIB
Juragan Kos-kosan dan Kartu Gakin
11 Juli 2007 - 12:32 WIB
Bukan Salah Kartinem...
24 April 2007 - 11:51 WIB
