Voice of Human Rights News Center

Berita

Revisi UU KY Harus Anti-Mafia Peradilan

27 Agustus 2008 - 16:52 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan DPR harus menggambarkan semangat anti-mafia peradilan. Ketiga UU tersebut berpeluang menjadi alat memberantas mafia peradilan.

 

Hal itu dikatakan Firmansyah Arifin, anggota Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih, di Jakarta, Rabu (27/8). Menurut dia, revisi UU KY harus mengutamakan penguatan fungsi pengawasan terhadap hakim.

 

Kewenangan pengawasan KY juga harus diperluas sehingga tidak terbatas pada pengawasan hakim agung dan hakim pengadilan negeri, namun juga hakim MK. "Ketiga UU ini bisa jadi entry point untuk mengeliminasi praktik-praktik mafia peradilan," katanya.

 

Menurut dia, peran KY dalam struktur peradilan semacam mosi tidak percaya terhadap pengawasan internal MA dan MK. Keraguan terhadap pengawasan internal yang dilakukan Majelis Kehormatan MA misalnya, muncul karena adanya feodalisme kepemimpinan. "Kita harus bunuh feodalisme kepemimpinan di Mahkamah Agung."

 

Dengan demikian, kata Firmansyah, seluruh pengawasan terhadap hakim harus dilakukan oleh KY. Revisi UU KY juga harus menghapus keberadaan lembaga internal yang menjalankan fungsi pengawasan, sehingga langsung melaporkan hasil pengawasannya kepada presiden tanpa melalui Majelis Kehormatan MA.

 

Firmansyah menilai usulan pemerintah agar usia pensiun hakim agung diperpanjang dari 65 tahun menjadi 70 tahun adalah upaya menolak pemberantasan mafia peradilan. Upaya ini menghambat regenerasi dan munculnya hakim muda yang progresif.

 

Wakil Ketua Komisi III (Hukum dan Hak Asasi Manusia) DPR Azis Syamsuddin mengaku setuju pengawasan terhadap hakim tidak dilakukan oleh internal institusi. Dia juga sependapat dengan penilaian bahwa perpanjangan usia aktif hakim agung tidak tepat. "Kami akan jaga dalam (pembahasan) soal usia," katanya. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  UU Pornografi Seharusnya Mencakup Pendidikan Toleransi
• 19 November 2008
  Intervensi Pemerintah Dominasi Keputusan DPRD
• 13 November 2008
  Perang Kepentingan Parpol di DPR Ancam RUU Tipikor
• 12 November 2008
  Lembaga Peradilan Feodal Hambat Pemberantasan Korupsi
• 11 November 2008
  Busyro: Waspadai DPR Jegal RUU Tipikor