Voice of Human Rights News Center

Berita

Pemerintah Myanmar Kecam Sanksi Internasional

7 November 2007 - 14:56 WIB

Rosmi Julitasari S

VHRmedia.com, Yangon - Pemerintah Myanmar mengecam sanksi internasional yang diberlakukan terhadap negara itu. Menurut mereka, sanksi itu hanya akan memperlambat pembangunan dan memperparah kemiskinan di negaranya.

Harian resmi pemerintah New Light of Myanmar Rabu (7/11) memberitakan pernyataan Menteri Informasi Myanmar Brigadir Jenderal Kyaw Hsan yang merangkap juru bicara pemerintah bahwa usaha kolektif dari dalam dan luar negeri untuk menerapkan sanksi berkenaan dengan investasi, bantuan dan pinjaman keuangan internasional, perdagangan, serta pariwisata akan menjadi penyebab utama kemiskinan di negaranya. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia.

Sanksi baru itu dijatuhkan karena junta militer Myanmar menolak undangan utusan khusus PBB untuk mengadakan pembicaraan antara PBB, pemerintah Myanmar, dan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, saat utusan khusus Ibrahim Gambari berkunjung di Myanmar kemarin.

"Myanmar tidak akan tunduk pada tekanan dari luar negeri. Kami tidak akan membiarkan pihak luar mana pun mencampuri urusan dalam negeri Myanmar," kata Kyaw Hsan saat pembicaraan dengan Gambari berlangsung di ibu kota baru Myanmar, Naypyidaw.

Situs www.reuters.com hari ini menulis, Kyaw Hsan mengatakan, pembicaraan dengan Suu Kyi terlalu prematur untuk dilakukan dan tekanan sanksi internasional hanya akan memperburuk keadaan.

Utusan khusus PBB Ibrahim Gambari tiba di Yangon Sabtu (3/11) atas undangan pemerintah Myanmar untuk menjadi mediator bagi rekonsiliasi nasional. Itu merupakan kunjungan kedua Gambari di Burma. Kunjungan pertama pada 29 September lalu sebagai respons PBB terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap aksi damai para biksu dan kelompok prodemokrasi di berbagai wilayah di Burma. (E4)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 12 November 2008
  Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak Divonis 4 Tahun Penjara
• 4 November 2008
  Timnas PAB TNI Usulkan Reposisi Bisnis Militer
• 24 Oktober 2008
  Ahli Hukum Setuju TNI Disidik Polisi Militer
• 17 Oktober 2008
  DPR Belum Satu Suara soal Penyidik Militer
• 25 September 2008
  Militer Diduga Terlibat Pembunuhan Opinus

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )