Voice of Human Rights News Center

Berita

Operasi Yustisi Langgar Hak Asasi Manusia

26 Oktober 2007 - 18:17 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta - Operasi yustisi kependudukan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI akhir bulan Oktober ini, dinilai melanggar hak asasi manusia. Digelarnya operasi ini juga menjadi bukti bahwa Gubernur Jakarta Fauzi Bowo telah melanggar janji yang diteriakan pada kampanye "Jakarta Untuk Semua".

 

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Hermawanto menyatakan, setiap warga negara mempunyai hak untuk tinggal dimanapun, seperti  diatur dalam UUD 1945. "Artinya, pemerintah harus memfasilitasi masyarakat untuk tinggal dimanapun. Sementara operasi yustisi justru mengusir seseorang dari wilayah tertentu. Itu artinya mereka (pemerintah) telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Hermawanto di kantor LBH Jakarta, Jumat (26/10).

 

Menurut Hermawanto, jika Pemprov DKI tetap melakukan operasi yustisi pada tahun ini, koalisi Jakarta Untuk Semua Tolak Operasi Yustisi (Justisi) akan mengajukan judicial review Perda DKI nomer 4/2004 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke Mahkamah Konstitusi.

 

"MK selalu bilang bahwa dirinya merupakan penjaga konstitusi, semua hakim MK mengatakan itu. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan konstitusi, MK harus berani memutus. Jika MK menolak, maka MK berada dalam dilema kepastian hukum itu sendiri," ujarnya.

 

Hermawanto mengakui untuk melakukan judicial review terhadap peraturan perundangan dibawah UU dilakukan ke Mahkamah Agung. Namun, karena MA selalu menolak uji perda yang diajukan masyarakat, Koalisi Justisi akan menggugat pemberlakuan Perda 4/2004 langsung ke MK.

 

Mulai hari ini Koalisi Justisi membuka posko-posko pengaduan korban yang terjaring operasi yustisi. Menurut Hermawanto, seharusnya Pemprov DKI sadar bahwa Jakarta bukan bagian terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak dapat semena-mena melarang orang untuk datang ke Ibu kota untuk mengadu nasib. (E1)

 

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 14 November 2008
  Polda Jateng Temukan Bukti Personel TNI Bekingi Organisasi Preman
• 11 November 2008
  Penangkapan Preman Tidak Mengarah Operasi Misterius
• 24 September 2008
  2 Anggota KPUD Bantul Dipenjara
• 19 September 2008
  Distributor Obat di Semarang Dilarang Beroperasi
• 11 September 2008
  Jateng Tak Gelar Operasi Pasar Jelang Lebaran