Voice of Human Rights News Center

Berita

Korupsi Pengadaan Buku Ajar

Status Tersangka Bupati Sleman Belum Jelas

1 Agustus 2008 - 15:33 WIB

Reza Yunanto

VHRmedia, Yogyakarta  - Status Bupati Sleman Ibnu Subiyanto dalam kasus korupsi pengadaan buku ajar Kabupaten Sleman tahun 2004 masih menjadi tanda tanya. Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Yogyakarta belum sekata soal status Ibnu Subiyanto.

Direktorat Reserse Kriminal Polda Yogyakarta menyatakan status Ibnu Subiyanto masih sebagai saksi. Sedangkan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, meski tidak menegaskan status Ibnu, mereka menyiratkan Ibnu sudah berstatus tersangka dalam korupsi yang merugikan negara hingga Rp 34 miliar itu.

Direktur Reserse Kriminal Polda Yogyakarta Kombes Yovianus Mahar yang memimpin pemeriksaan Ibnu bersikukuh soal status bupati itu belum tersangka. "Masih saksi," ujarnya di Mapolda Yogyakarta, Jumat (1/8).

Kombes Yovianus yang menandatangani Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas Ibnu Subiyanto, yang kemudian diduga sebagai keputusan penaikan status menjadi tersangka, pun membantah telah menjadikan Ibnu sebagai tersangka.

Dia beralasan status tersangka tidak mungkin diberikan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Padahal untuk memeriksa Ibnu Subiyanto yang notabene kepala daerah harus seizin Presdien. "Harus seizin Presiden untuk memeriksa bupati. Kami belum dapat izin itu," ujarnya.

Soal SPDP, Kombes Yovianus mengakui menandatangani surat itu pada 18 Juli lalu. Namun, menurut dia, itu hanya upaya memfokuskan penyidikan. 

Upaya Polda Yogyakarta untuk lebih fokus menangani kasus ini memang wajar. Sebab, seperti diakui Yovianus, sering mendapat pertanyaan dari banyak pihak karena lambannya penanganan kasus ini yang sudah hampir 4 tahun. Bahkan,  sekarang kasus ini juga menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua KPK Bibid Samas Rianto dalam kesempatan lain pun menyatakan kasus korupsi buku ajar Sleman dalam supervisi KPK. "KPK mensupervisi kasus buku ajar Sleman," kata Bibid pada workshop pemberantasan korupsi di Yogyakarta, Kamis (10/7).

Jika Polda membantah status Ibnu Subiyanto, Kejati Yogyakarta  punya jawaban lain.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Yusrin Nicoriawan yang pertama kali membeberkan soal SPDP Ibnu SUbiyanto mengatakan, jika SPDP diterbitkan berarti ada peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Proses penyidikan biasanya terjadi setelah status saksi dinaikkan menjadi tersangka. Penerbitan SPDP oleh polisi yang biasanya diikuti pembentukan tim jaksa untuk melakukan penyidikan.

Yusrin pun mengakui Kejati sudah membentuk tim jaksa. "Kami sudah menerima (SPDP) itu. Kajati memberikan arahan dan menunjuk saya memimpin tim JPU," kata Yusrin, Jumat (1/8).

Namun Yusrin tidak menjawab tegas ketika ditanya apakah itu berarti Ibnu Subiyanto sudah berstatus tersangka. Dia hanya memberi contoh ketika SPDP atas nama Jarot Subiyantoro, tersangka lain yang sudah ditahan, dikeluarkan Polda dan diberitahukan kepada Kejati, tim jaksa segera dibentuk untuk menyidik. Dan saat SPDP terbit, status Jarot sudah tersangka. (E4)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  Yusril ‘Seret’ Marsilam Simanjuntak
• 20 November 2008
  Sekretaris KPUD Kulonprogo Jadi Tersangka
• 20 November 2008
  KPK Minta Pihak Terkait Penyidikan BLBI Lengkapi Data
• 19 November 2008
  Yusril: Saya Tolak Pembagian Laba dengan PT SRD
• 18 November 2008
  Penanggung Jawab PT SRD, Tersangka Baru Korupsi Dirjen AHU

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )