Voice of Human Rights News Center

Berita

SKB soal Ahmadiyah

SKB 3 Menteri Langgar Kovenan Internasional

11 Juni 2008 - 16:5 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia.com, Jakarta - Surat keputusan bersama 3 menteri tentang status Jemaat Ahmadiyah Indonesia melanggar kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang diratifikasi pemerintah Indonesia. Penerbitan SKB itu tidak hanya dapat memicu konflik lokal, tetapi juga juga internasional.

 

Hal tersebut dikatakan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia MM Bilah. "Sadar atau tidak, SKB membuka konflik internasional dengan mereka yang memperjuangkan HAM maupun badan HAM internasional," kata Bilah di Jakarta, Selasa (10/6).

 

Bilah mengingatkan, dengan menerbitkan SKB itu Indonesia yang merupakan anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa melanggar norma HAM internasional yang sudah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12/2005 tentang pengesahan kovenan hak sipil dan politik masyarakat. Undang-undang itu menetapkan kebebasan setiap warga negara untuk memilih keyakinan.

 

Tamrin Amal Tamagola, sosiolog dari Universitas Indonesia, khawatir praktik penerbitan SKB seperti terhadap Ahmadiyah, di masa depan juga diterapkan pemerintah ke wilayah akademis. "Tidak menutup kemungkinan nanti pemikiran kritis akademis juga akan dikenakan SKB," katanya.

 

Pemerintah mengeluarkan SKB soal Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Agama Maftuh Bachsuni, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta, Senin (9/6). Penerbitan SKB itu menanggapi tuntutan sejumlah organisasi Islam yang mendesak Ahmadiyah dibubarkan. SKB itu tidak membubarkan Ahmadiyah, namun membekukan kegiatan aliran agama tersebut. (E4)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 27 Agustus 2008
  ATVLI Tuntut Pemerintah Adil soal Izin Frekuensi
• 26 Agustus 2008
  Percepatan Raperda Larangan Merokok Diprotes
• 25 Agustus 2008
  Komnas Duga Gubernur Jakarta Langgar HAM
• 22 Agustus 2008
  Agama Resmi dalam UUD Langgar Konstitusi
• 21 Agustus 2008
  Peluang Kerja Abaikan Kesetaraan Gender