Voice of Human Rights News Center

Berita

Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat

Selaraskan Deklarasi Masyarakat Adat

13 Agustus 2008 - 14:56 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Pemerintah didesak melindungi masyarakat adat dengan menyelaraskan hukum nasional sesuai Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat.  Deklarasi tersebut menunjukkan masyarakat  adat memiliki hak kolektif dan individu yang sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Karena itu, pemerintah harus menyelaraskan aturan hukum nasional agar sesuai standar internasional perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi masyarakat adat. "Selain itu dapat dijadikan ukuran untuk menilai hukum, kebijakan, dan program yang terkait dengan masyarakat adat," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan dalam dialog publik di Jakarta, Rabu (13/8).

Namun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memperkirakan akan terjadi hambatan dalam implentasi deklarasi tersebut. Hambatan itu antara lain minimnya kemauan politik pemerintah untuk mengimplementasikan deklarasi itu dalam hukum nasional, kurangnya sumber daya, serta pengaruh kepentingan individu dan korporasi.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan deklarasi dan konvenan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam deklarasi, negara tidak diwajibkan melaksanakan keputusan, karena tidak memiliki mekanisme pengawasan. "Kewajiban itu hanya sebatas moral. Indonesia harus melakukan harmonisasi deklarasi ini ke dalam hukum nasional."

Ifdhal menilai instrumen hukum deklarasi masyarakat adat dalam peraturan nasional masih lemah karena belum mampu melakukan proteksi. Terbukti hak masyarakat adat hingga kini belum dikedepankan dalam UU Pertambangan dan UU Pokok Agraria. "Jadi, undang-undang yang berimplikasi pada masyarakat adat belum sepenuhnya dijamin dalam deklarasi ini. Tapi, deklarasi dapat dijadikan pijakan untuk perubahan undang-undang,"katanya.

Suryana Sastradiredja dari Direktorat HAM dan Kemanusiaan Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya saat ini sedang berusaha melakukan sinkronisasi kebijakan lokal dengan hak masyarakat adat. Namun dia melihat otonomi daerah justru membuat pemerintah daerah terlalu berkuasa, sehingga menyulitkan sinkronisasi aturan tersebut.

"Kami menindaklanjuti deklarasi ini secara serius. Pemda bukan penguasa tunggal. Kalau sudah berhubungan dengan hak asasi, itu menjadi kewenangan negara," katanya. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 17 November 2008
  Kades Tuntut 10% APBN untuk Pemerintah Desa
• 14 November 2008
  AFAD: Dorong Pemerintah Ratifikasi Konvenan Antipenghilangan Paksa
• 14 November 2008
  Dalih Atasi Krisis, Pemerintah Ajukan Utang Baru
• 11 November 2008
  Buruh Surakarta Tuding Pemerintah Dikendalikan Pemilik Modal
• 6 November 2008
  Obama Siapkan Pemerintahan Baru

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )