Voice of Human Rights News Center

3 Komentar

1. yale gweaknindi
   18 April 2008 pukul 15:39

   PELAYANAN PEMBAGUNAN JAYAWIJAYA DALAM ERA OTONOMI SEMAKIN KURANG JELAS .
   Dana bersumber dari otosu ,DAK dan DAu yang masuk di kabupaten jayawijaya mencapai milyaran rupiah namun kenyataan yang kita lihat tidak ada perubahan yang signifikan ,Walaupun Vulume dananya cukup banyak tapi volume prencanaan dan pengunaan dana sangat kecil kemanakah? miliyaran rupiah yang kurang jelasnya jejak itu..?
   terutama bidang kesehatan baik itu pelayanan dalam manajemen maupun klinik kurang jelas karena semuan dana yang turun untuk meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana bidang kesehatan hanya tenggelam di dinas kesehatan dan indikasi sangat kuat karena adanya mafia korupsi yang berputar di dinas kesehatan kabupaten jayawijaya ,yang setingannya diatur oleh beberapa oranf dinas kesehatan sehingga perluh adanya tinjau kembali sem,ua dana yang turun ke dinas kesehatan kabupaten jayawijaya .
   .dalam pengajuman proposal dari dinas ke pemda jayawijaya jumlahnya cukup banyak namun setelah pengesahan dana semua proyek baik itu dana untuk program maupun fisik kabur dengan mengunakan SPPD palsu yang di buat didinas kenyataannya tidak turun pelayanan ke daerah sesuai dengan proposal proyek yang di ajukan .
   
   kami harapkan perluh adanya membongkar mafia korupsi di dinas kesehatan yang berakibat masyarakat jayawijaya terutama daerah terpencil sama sekali tidak sentu dan belum pernah merasakan dana otsus itu yang bentuknya seperti apa ..
   penulis sebagai sfat dinas dan sebagai pengelolah satu satu puskesmas pedalaman jayawijaya

2. iyowawipouga
   12 November 2008 pukul 12:0

   booo................ tokoh adat papua, sebenaarnya yang minta otonomi itu siapa dulu baru kamu bertingak? itukan permintaan orang orang atas bukan masyarakat. jadi anda sebagai toko adat carilah apa yang masyarakat inginkan itu baru benar. bukan mencari bu kan jadi hak milik masyarakat. otonomi itukan haknya orang orang kalangan ats.
   
   ITU AJA KO REPOTTTTTTTTTTTTTT

3. Herry
   10 Desember 2009 pukul 10:42

   seetulnys otsus ada sebagai win-win solution pemeritah RI dan masyarakat Papua. keberadaan otsus sebetulya sudah sangat tepat utuk bisa mensejahterakan org papua, mencerdaskan orang papua, sehatkan orang papua yang berambut keriting yang merupakan bagian dari suku-suku di tanah papua, maaf bukan utk kaum pendatang.
   kembali lagi....bejabat kita org papua sebetulnya sebagai pengaut faham darwisme yang menyatakan bhw: sebetulnya manusia itu berasal dari binatang dan memiliki sifat-sifat kebinatangan, siapa yang kuat dialah yang menang (hukum alam)...faham ini tidak mempunyai hati nurani dan etika.
   solusi : perbaiki etika dan moral pejabat melalui jalur agama.
   semoga org Papua tidak punah bagai tikus mati di lumbung padi.