Voice of Human Rights News Center

Berita

Pansus Hak Angket BBM

Tim Kecil Angket BBM Usul Panggil Presiden

8 Agustus 2008 - 11:36 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Tim Kecil Panitia Khusus Hak Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pejabat pemerintahan, termasuk presiden dan bekas presiden, dipanggil sebagai saksi penyelidikan penyelewengan sektor minyak dan gas.

Usulan itu dilontarkan anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali dalam rapat Tim Kecil Pansus Hak Angket BBM di gedung DPR, Kamis (7/8). Menurut Zainudin, tata kelola migas yang diduga menjadi penyebab keputusan menaikkan harga BBM dipengaruhi serangkaian keputusan pemerintah masa lalu. "Kalau bisa harus dimulai dari era Soeharto," katanya.

Dalam kumpulan usulan rapat Tim Kecil soal pemanggilan saksi dan saksi ahli, di antaranya disebutkan bekas Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Hermadi, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta Tim Kecil mendahulukan pemanggilan saksi ahli sebelum saksi pejabat atau bekas pejabat pemerintahan. Menurut dia, uraian saksi ahli dapat dijadikan dasar untuk memanggil saksi lain sesuai kebutuhan masalah yang diidentifikasi. "Seperti piramid, kita perkaya di bawah dulu, nanti baru mengerucut," ujarnya.

Anggota Pansus dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdullah Azwar Anas mengusulkan memanggil Ketua Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli. Dia menilai Rizal Ramli memiliki kapasitas untuk menjelaskan penyebab pemerintah menaikkan harga BBM. "Daripada konsep-konsep itu berceceran di jalan, kita kumpulkan," katanya.

Ketua Pansus Angket BBM Zulkifli Hasan mengingatkan pengajuan pemanggilan pejabat dan mantan pejabat pemerintah belum diputuskan. Keputusan itu baru akan dilakukan pada rapat pleno Pansus Hak Angket BBM 15 Agustus.

Zulkifli Hasan mengatakan, jajaran pemimpin Pansus BBM akan menggelar rapat penentuan usulan yang akan dibahas terlebih dahulu berdasarkan usulan fraksi. Hasil rapat akan diberitahukan kepada Tim Kecil pada 14 Agustus 2008. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  Polda & Apjati Jatim Teken MoU Lindungi Buruh Migran
• 19 November 2008
  Ribuan Buruh Jatim Demo di Kantor Gubernur
• 17 November 2008
  Pemkab Bantul Larang Pungli Kompor Gas
• 14 November 2008
  Kubu Khofifah dan Soekarwo Siap Terima Putusan MK
• 14 November 2008
  KPU Pertimbangkan Syarat NPWP Penyumbang Dana Kampanye

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )