Voice of Human Rights News Center

Berita

Antisipasi Teror

Kejaksaan Agung Perpanjang Kerja Satgas Antiteror

16 Januari 2009 - 21:15 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Mengantisipasi ancaman teror di dalam negeri, Kejaksaan Agung memperpanjang kerja Satuan Tugas Anti-Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara. Satgas yang seharusnya bubar pada September 2008 ini mendapat dana operasional US$ 400 ribu.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, pada praktiknya jaksa tetap berkonsentrasi pada proses penuntutan dan penyidikan tetap menjadi tanggung kepolisian. "Saya berharap tidak ada lagi ancaman terorisme di negeri ini. Tindak terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan HAM berat," kata Hendarman seusai melantik Satgas Anti-Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara di Kejagung, Jumat (16/1).

Menurut dia, terorisme bisa membawa kehancuran pada sebuah peradaban bangsa. Terorisme juga dapat merusak sistem hukum, perekonomian, sosial, dan budaya. "Untuk itulah kami memperpanjang kerja satgas ini."

Hendarman berjanji, dalam rangka criminal justice system, Kejagung akan terus berkoordinasi dengan Polri agar tidak terjadi perbedaan persepsi, sehingga yang dilakukan polisi tidak terjadi bolak-balik perkara. "Harapannya kejahatan terorisme tidak ada, karena mengganggu pariwisata. Beberapa duta besar mengatakan akan mencabut travel banning kalau dirasakan Indonesia aman dari kejahatan terorisme," katanya.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum AH Ritonga mengatakan, program ini merupakan bagian kerja sama pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat sejak 2005. Untuk operasionalnya, satgas akan menghabiskan dana US$ 400 ribu. "Dana ini merupakan sisa bantuan pada 2005 itu. Kerjasa sama ini seharusnya berakhir September 2008. karena terjadi peristiwa Palembang, perlu diperpanjang satgas ini," kata Ritonga selaku penanggung jawab satgas.

Salah satu pekerjaan rumah yang masih tersisa dari satgas ini adalah tiga berkas perkara kasus Poso yang belum selesai. Meski demikian, kejahatan lintas negara yang terus meningkat menjadi pekerjaan yang juga harus diatasi. Salah satunya, masih maraknya kasus pencucian uang dan perdagangan manusia. (E2)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 15 Januari 2009
  ICW Laporkan Dugaan Korupsi PT KAI ke Kejagung
• 12 Januari 2009
  Dirikan Serikat Pekerja, 6 Buruh Dipecat
• 9 Januari 2009
  Kejagung Bantah Katakan Rp 8 Miliar Masuk Kas Negara
• 7 Januari 2009
  6.000 Pekerja Tanjung Perak Terancam PHK
• 5 Januari 2009
  Kejagung Punya 38 Rekening Liar & 14 Titipan