 English |
17 Mei 2012 |
 |
Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com
|
Jaringan
Berita
Warga Miskin Ajukan Yudicial Review ke MA
6 Maret 2008 - 15:33 WIB
Kurniawan Tri Yunanto
VHRmedia.com, Jakarta - Warga miskin Jakarta mengajukan peninjauan ulang (yudicial review) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung. Warga menilai peraturan itu diskriminatif serta membatasi hak warga miskin.
Penolakan itu salah satunya diungkapkan Cali, warga Rawa Badag, Jakarta Utara yang berasal dari Indramayu. Selama 5 tahun menjadi tukang becak telah 3 kali kendaraan miliknya itu dirampas Pemprov DKI.
"Sebenarnya saya tidak ngerti soal peraturan, tapi dengan adanya Perda ini, tidak tahu kenapa kok semuanya dilarang dan selalu membatasi hak rakyat kecil, " kata Cali ketika berunjuk rasa di depan Mahkamah Agung, Kamis (6/3).
Warga miskin lain, Agus Supriatna, dalam testimoninya menuliskan "Saya harus cari makan dimana?. Kayaknya lebih enak di jaman penjajahan lalu."
LBH Jakarta selaku kuasa hukum warga, menilai yudicial review terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum terakhir.
"Langkah hukum ini merupakan langkah terakhir, kita lihat saja nanti, mau dimenangkan atau dikalahkan," kata Nurkholis dari LBH Jakarta.
Menurut LBH Jakarta, Perda tibum bertentangan dengan peraturan diatasnya. Perda ini juga berisi aturan terhadap perbuatan yang seharusnya tidak dipidana sebagaimana prinsip tentang kriminalisasi.
Permohonan judicial review terdiri dari beberapa kelompok masyarakat. Seperti, rohaniwan, profesional, aktivis HAM, dan anggota masyarakat lain.
©2012 VHRmedia.com
Berita Terkait
-
16 Januari 2009
Muchdi Pr Siapkan 6 Saksi untuk Usman Hamid -
16 Januari 2009
Kejaksaan Agung Perpanjang Kerja Satgas Antiteror -
16 Januari 2009
Serangan ke Gaza "Jualan" Politikus Israel -
16 Januari 2009
Tarif Rawat Rumah Sakit Jiwa Naik 100% -
16 Januari 2009
Indonesia Harus Lebih Keras terhadap Israel
Belum ada yang berkomentar
Berikan Komentar Anda
Agenda
Grafik Indikator
Berita Terkini
Wajah Baru VHRmedia
21 Januari 2009 - 14:20 WIB
Imparsial Minta MA Kedepankan Pendekatan HAM
16 Januari 2009 - 23:54 WIB
Muchdi Pr Siapkan 6 Saksi untuk Usman Hamid
16 Januari 2009 - 21:33 WIB
Kejaksaan Agung Perpanjang Kerja Satgas Antiteror
16 Januari 2009 - 21:15 WIB
LIPP: KPUD Jatim Paksakan Pilgub III
16 Januari 2009 - 21:4 WIB
Kisah
Wajah Baru VHRmedia
21 Januari 2009 - 14:24 WIB
Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru yang segar, sederhana, dan lebih mendalam dengan pemilihan kategori tema. Kunjungi VHRmedia baru di: http://www.vhrmedia.com//
Redaksi
Berita Terpopuler
Tidak ada data 5 Berita terpopuler
Curhat
Menakar Harga Perempuan
30 November 2007 - 11:45 WIB
Gerobak Mi Ayam dan Konversi Minyak Tanah
12 September 2007 - 11:20 WIB
Bayi Mungil di Rumah Kontrakan
13 Agustus 2007 - 14:12 WIB
Juragan Kos-kosan dan Kartu Gakin
11 Juli 2007 - 12:32 WIB
Bukan Salah Kartinem...
24 April 2007 - 11:51 WIB
