Voice of Human Rights News Center

Berita

Caleg & Capres Tak Peduli Korban Lapindo

15 Januari 2009 - 11:47 WIB

Yovinus Guntur Wicaksono

VHRmedia, Sidoarjo - Para calon anggota legislatif dan calon presiden dinilai tidak memiliki komitmen menuntaskan kasus lumpur Lapindo. Hal ini dikatakan Koordinator Warga Korban Lumpur Lapindo Hari Sumadi seusai "Dialog Solutif Para Caleg dan Capres Mengatasi Lumpur" di Gedung Olah Raga Sidoarjo, Rabu (14/1).

Hari mengaku kecewa karena para caleg

Tarif Angkutan Umum

Organda Serang Setuju Turunkan Tarif Angkot

15 Januari 2009 - 11:35 WIB

Ginanjar Hambali

VHRemdia, Serang - Menyusul harga bahan bakar minyak akan kembali turun 15 Januari 2009, tarif angkutan umum di Kabupaten Serang, Banten, akan diturunkan. "Hasil rapat disepakati penurunan 10 persen. Khusus untuk pelajar dan mahasiswa turun 50 persen," kata Kadishub Kabupaten Serang Yos Kostaman.

Kesepakatan penurunan tarif itu dibuat pada rapat

Rugikan Negara Rp 36 Miliar

ICW Laporkan Dugaan Korupsi PT KAI ke Kejagung

15 Januari 2009 - 11:23 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi di PT Kereta Api Indonesia ke Kejaksaan Agung. Korupsi itu terkait proyek penjualan besi tua di PT KAI pada 2005-2006.

Koordinator divisi korupsi politik ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, proyek tersebut berlangsung dua kali. Pada 2005, dengan berbekal kontrak jual beli

Jumlah Pengangguran di Sulteng Menurun

14 Januari 2009 - 14:27 WIB

Subarkah

VHRmedia, Palu - Pengangguran di Sulawesi Tengah tahun 2008 mencapai 33.937 orang. Pada kurun yang sama penduduk yang bekerja mencapai 47.762 orang. Demikian laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulteng.

Data yang dikeluarkan BPS Sulteng menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulteng pada Agustus 2008 sebesar 5,45%. Angka ini lebih kecil

Awas, Mafia Aset di Pemkot Surabaya!

14 Januari 2009 - 14:6 WIB

Yovinus Guntur Wicaksono

VHRmedia, Surabaya - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Masduki Toha, mengatakan ada mafia aset di Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu indikasi adalah banyaknya tanah milik Pemkot yang tak bersertifikat. Pemkot tidak pernah menanggapi permintaan Komisi A untuk menginventarisasi aset tanahnya dan melakukan sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional.