Voice of Human Rights News Center

Bingkai

Mengoyak Pohon Kekuasaan

26 Agustus 2008 - 17:37 WIB

Panas jalur menuju Istana. Jalan sendiri atau berkendara.

Perang wacana bursa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2009 sudah dimulai. "Hiruk-pikuk" itu berupa perang urat syaraf kandidat tua dan kandidat muda, hingga pencalonan kandidat dari jalur perseorangan.

Geliat pengajuan diri calon presiden melalui jalur independen sebenarnya tidak seramai perdebatannya. Sebab, implementasinya bahkan sudah "dibunuh" lebih awal nyaris bersamaan dengan mulainya kampanye wacana tersebut.

"Pintu calon perseorangan sudah pasti tertutup. Undang-Undang Dasar tidak membuka peluang sedikit pun bagi calon perseorangan. Pasal 6 (a) UUD 1945 mengatakan, pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Titik! Jadi, tidak ada calon perseorangan," kata Patrialis Akbar, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden di DPR.

Dia menilai pengajuan calon presiden dari jalur perseorangan mengundang bahaya lebih besar ketimbang pencalonan melalui jalur partai politik. Sebab, menuntut pertanggungjawaban calon perseorangan lebih sulit dibandingkan meminta pertanggungjawaban partai.

Menurut Patrialis Akbar, alasan partai yang sudah tidak lagi dipercaya masyarakat, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan calon presiden perseorangan. "Memangnya perseorangan tidak lebih mengecewakan? Banyak juga yang lebih mengecewakan."

Pendapat itu dibantah Ratna Sarumpaet, salah seorang calon presiden perseorangan. Menurut dia, capres perseorangan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak percaya lagi pada partai politik. "Jadi, kita melawan yang tidak beradab sekarang ini dengan cara-cara yang lebih beradab. Kita tunjukkan kalau ingin menghormati bangsa ini, caranya seperti ini. Saya orang yang optimis, dan itu cara-cara yang paling tidak sementara ini bisa saya sampaikan," katanya.

Namun mantan Ketua Umum Dewan Kesenian Jakarta ini kelihatannya juga belum berbulat tekad maju gelanggang berebut kursi RI 1 tanpa dongkrakan partai. Dia kini mengaku menunggu pinangan parpol yang mau mencalonkannya sebagai presiden.

Menurut Ratna, partai politik yang meminangnya harus bersih dan sadar pada pilihan politiknya. "Saya pasti akan ikut partai. Tapi saya nggak mau sekarang datang ke partai. Karena nanti partai akan mengatakan, ‘bayar segini, dong'. Saya tidak mau politik uang. Aku itu menjadi presiden solite."

Direktur Indo Baromater Muhammad Qodari mengatakan, ketergantungan calon presiden perseorangan pada partai politik tidak dapat dielakkan. Para calon harus menjamin terjalinnya komunikasi yang baik dengan partai agar peluang diajukan sebagai capres lumayan terbuka. Capres dituntut tidak hanya mampu bicara di forum LSM dan media massa, namun juga komunikatif dengan parpol.

Keengganan capres independen berkomunikasi dengan partai politik akan semakin menutup kesempatan menuju kursi kepresidenan. "Karena harus melalui partai politik. Oleh karena itu mereka (capres perseorangan) tidak bisa hanya teriak-teriak di pinggir jalan," kata Muhammad Qodari.

Di antara kegamangan dan ruang kesempatan yang kian sempit itu muncul nama Fadjroel Rahman. Meski juga tidak yakin seratus persen dapat "turun gunung" meramaikan pencalonan presiden, dia percaya peluang mencalonkan diri menjadi presiden dari jalur perseorangan masih mungkin terjadi. "Sembilan puluh sembilan persen harus yakin. Dulu kasus pilkada perseorangan, semua orang bilang tidak akan ada kesempatan. Tidak ada yang membantu, kecuali Dewan Perwakilan Daerah dengan pernyataan mendukung calon perseorangan," katanya. (*)

Angga Haksoro/Kurniawan Tri Yunanto/Hervin Saputra/Wahyu Arifin

Foto: VHRmedia/ Dian Ali Rachman & Hervin Saputra

©2008 VHRmedia.com

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )