Voice of Human Rights News Center

Kisah

Perang Air Mendekat

3 April 2008 - 13:0 WIB

Fathiyah Wardah Alatas

Gedung-gedung tinggi berlomba mengebor air tanah. Krisis air mengancam Jakarta. Si miskin jadi korban.

NIKMAH dan ketiga saudaranya harus berbagi air. Rumah empat bersaudara itu berderetan, di antaranya dihubungkan oleh beberapa pipa air. Setiap hari empat keluarga di Kampung Pedurenan, Kuningan, Jakarta Selatan, itu harus berbagi air. Di banyak tempat di Ibu Kota air tanah kian langka.

Jika ingin mengisi bak mandi, Nikmah yang memiliki pompa air harus memberi tahu tiga saudaranya yang lain untuk menutup keran di rumah masing-masing. "Kita ngisi satu-satu, gentian. Soalnya kita mantek cuma satu," kata ibu empat anak ini dengan logat Betawi yang kental.

Kebiasaan itu sudah terjadi sejak kawasan Mega Kuningan berdiri pada awal 1990-an. Di sana terdapat gedung perkantoran, apartemen, hotel, dan pusat belanja. Semuanya membutuhkan air sebagai sarana vital. Lantaran banyak duit, mudah bagi mereka menggunakan sumur bor canggih yang menyedot air di kedalaman.

Akibatnya warga asli Pedurenan yang tinggal di belakang Hotel Manhattan kekurangan air. "Gedung-gedung tinggi itu lebih banyak pakai air, dan jatah kita juga kesedot," kata Nikmah.

Dulu Mega Kuningan merupakan kawasan rawa dan masyarakat mudah memperoleh air. Hanya menggali tanah sedalam 7 meter air sudah mengucur dari tanah. Namun semua itu telah berlalu. Kini, meski telah menggali sedalam 28 meter, Nikmah dan keluarganya tak sanggup menyedot air. Mesin mereka tak sekuat mesin bor milik gedung-gedung tinggi di sekitarnya.

Bagi Nikmah dan keluarga lain di kampung itu, menggunakan sumur bor berarti biaya mahal. Mereka harus merogoh kocek lebih banyak untuk tagihan listrik. Karena tarif listrik terus naik, kini Nikmah dan saudara-saudaranya mengambil air dengan menimba, jika musim hujan tiba.  

Bukan hanya itu. Kualitas air di kawasan ini menurun sejak dibangun kawasan perkantoran Mega Kuningan. Air tanah di sini sudah tidak layak dikonsumsi. "Rasanya nggak enak dan berwarna putih," ujar Suhana, warga setempat. Akibatnya, Nikmah dan saudara-saudaranya harus memberi air galon untuk diminum.  "Nggak ada pilihan lain," kata Nikmah. "Kalau tiap hari membeli air, kita nggak kuat. Apalagi suami saya cuma ngojek, kadang dapet (uang), kadang nggak."

Susahnya memperoleh air juga dirasakan Umar, 48 tahun. Saban hari, pengojek motor ini terpaksa membeli air satu gerobak untuk memasak, mencuci, dan mandi. Sumur kerek satu-satunya yang ia punya sudah tidak bisa diandalkan. "Abis (air adalah) kebutuhan," katanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Slamet Daroyni, mengatakan kurangnya lahan hijau juga berpengatruh terhadap ketersediaan air tanah. Sekarang di Jakarta hanya ada sekitar 9,9% ruang hijau yang bisa menjadi tempat parkir air. Dari 2 miliar kubik air hujan per tahun yang jatuh dari langit Jakarta, cuma 26% yang bisa diserap oleh tanah. Sisanya mengalir jauh ke laut. "Tidak ada keseimbangan antara aktivitas pengambilan air oleh manusia dan pengisian air secara alamiah," kata Slamet. "Ini ancaman serius bagi ketersediaan air di Jakarta."

Krisis air sedang mengancam Ibu Kota. Slamet menyebutkan, dalam satu dekade terakhir di beberapa titik di Jakarta terjadi penurunan permukaan air tanah hingga 40 sentimeter. Hal itu akan berdampak besar di masa depan. "Jalan akan ambles dan masyarakat setiap harinya akan sulit mendapatkan air," katanya.

Perusahaan Air Minum (PAM) yang merupakan salah satu penyedia air bersih bagi 10 juta warga Jakarta ternyata hanya mampu menyediakan 46% dari seluruh kebutuhan air bersih. Sisanya, masyarakat mengambil air tanah. Akibatnya, penggunaan air tanah pada akhir 2007 sudah melebihi ambang batas yang telah ditentukan. "Satu sumur bor maksimal pengambilannya 100 meter kubik per hari, tapi kenyataannya mereka mengambil lebih," kata Peni Susanti, Kepala Dinas Pertambangan DKI Jakarta.

Meski Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan peraturan pengambilan air tanah, tampaknya hal itu tidak digubris para pengelola gedung. Peni Susanti  mengatakan, penggunaan air tanah yang berlebihan disebabkan harga air tanah yang lebih murah dibandingkan air PAM.

Peni mengakui penurunan air tanah disebabkan oleh adanya bangunan gedung-gedung menjulang. Dinas Pertambangan akan melakukan lima langkah yang disebut 5R: reduce, recycle, re-use, re-fill, dan re-fuction  (menghemat, mendaur ulang, menggunakan kembali, mengisi kembali, dan memfungsikan kembali) air.  "Juklak kawasan bisnis yang mengambil air tanah dan bebannya berat dilakukan dengan 5R," ujarnya.

Selain itu Dinas Pertambangan Jakarta juga akan membuat peraturan baru, yaitu pembuatan sumur bor akan disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga. "Biasanya kan satu gedung, satu sumur bor, satu sumur resapan. Sekarang tidak. Apartemen yang dihuni 3.000 kepala keluarga harus membuat 3.000 sumur resapan," katanya.

Pengambilan air yang melebihi ambang batas karena banyaknya sumur bor ilegal. Menurut Peni, modusnya bisa dengan tidak melaporkan sumur lain yang dimiliki. "Saat ini di kawasan Mega Kuningan terdapat 26 titik sumur bor yang legal. Lantas berapa banyak yang ilegal?" katanya. (E2) Foto-foto: Dian Ali Rahman

©2008 VHRmedia.com